Mengapa Dunia Harus Dipimpin oleh Walikota

Oleh: Benjamin Barber*

Tak dapat dipungkiri, saat ini demokrasi sedang berada dalam masalah pelik. Salah satu penyebabnya datang dari dilema yang menyertainya. Demokrasi semakin menjadi tidak relevan terhadap berbagai macam keputusan yang kita hadapi yang berkaitan dengan pandemik global, HIV, masalah perbatasan, isu-isu transnasional, juga soal perdagangan dan imigrasi yang berada di luar batas-batas kenegaraan, terorisme, perang—semuanya merupakan tantangan lintas batas, malah lebih jauh lagi, kita kini hidup di dunia abad 21 yang saling kait-mengait—dan dunia yang saling kait-mengait tersebut melahirkan permasalahan yang saling kait-mengait pula.

Namun, ketika kita mencari solusi, dalam politik dan dalam demokrasi, kita berhadapan dengan institusi politik yang dirancang 400 tahun yang lalu, yaitu Negara-Bangsa yang bersifat swatantra dan berkedaulatan, dengan yuridiksi dan wilayah yang terpisah satu dengan yang lainnya, yang masing-masing menyatakan diri mampu menyelesaikan sendiri permasalahan rakyatnya. Masalah-masalah dan tantangan dunia lintas-negara di abad 21 dihadapkan dengan institusi politik dari dunia abad 17; dalam dilema semacam inilah terletak permasalahan pokok demokrasi.

Seperti banyak pemikir lain, saya telah memikirkan dalam-dalam tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara tantangan-tantangan abad 21 dan institusi politik lama, dalam hal ini Negara-Bangsa, yang semakin lama semakin disfungsional. Dan dari sana, saya memberi suatu usulan yaitu agar kita mengubah “subyek”-nya. Saya mengusulkan agar kita berhenti bicara tentang Negara dan mulai bicara tentang Kota. Karena saya pikir, ketika kita bicara tentang Kota, kita sedang membicarakan institusi politik dimana peradaban dan kebudayaan dilahirkan, kita sedang membicarakan tentang tempat dimana demokrasi bernaung, kita sedang membicarakan tentang ruang-ruang publik yang kita datangi bersama untuk menciptakan demokrasi—dan pada saat yang sama juga—tempat berlangsungnya protes-protes terhadap mereka yang hendak merenggut kemerdekaan kita. Sebut saja beberapa nama termasyhur; Place de la Bastille, Taman Zuccotti, Lapangan Tahrir, Lapangan Taksim di Istanbul, atau, ya, Lapangan Tiananmen di Beijing. Semuanya adalah ruang-ruang publik dimana kita mempermaklumkan diri sebagai warga, sebagai orang-orang yang turut ambil bagian, orang-orang yang memiliki hak untuk menulis sejarahnya sendiri.

Kota bukan hanya merupakan institusi yang paling tua, tapi juga yang paling tak lekang. Konstantinopel dan Istanbul jauh lebih tua daripada Turki, Aleksandria jauh lebih tua daripada Mesir, Roma jauh lebih dulu ada daripada Italia. Kota-Kota tidak lekang oleh zaman. Kota adalah tempat dimana kita dilahirkan, tumbuh dewasa, mengenyam pendidikan, bekerja, menikah, beribadah, bersenang-senang, menjadi tua, dan pada waktunya nanti, tutup
usia. Kota adalah rumah. Ini sangat berbeda dengan Negara-Bangsa yang merupakan suatu abstraksi. Pada Negara kita membayar pajak, sesekali turut serta dalam pemilihan umum, dan menyaksikan Tuan-Tuan dan Nyonya-Nyonya yang kita pilih memerintah—sedikit banyak—tanpa kita.

Tidak begitu halnya dengan rumah-rumah yang kita sebut sebagai kota dimana kita menetap. Lebih jauh lagi, hari ini lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota-kota. Di negara-negara maju, 78 persen penduduknya adalah penghuni kota. Kini tiga dari empat orang tinggal di lokasi urban, di kota. Oleh karena itu, kota adalah tempat terjadinya aksi, kota adalah kita. Aristoteles pernah berkata “manusia adalah binatang politis,” tapi saat ini saya mengatakan “manusia adalah binatang urban.” Kita semua adalah satu spesies urban yang menghuni rumah kita, yaitu kota.

Kembali kepada dilema demokrasi, jadi apabila institusi politik lama macam Negara-Bangsa tak mampu lagi memerintah atas dunia serta merespon tantangan global yang kita hadapi bersama seperti perubahan iklim, mungkin barangkali kini waktunya bagi dunia untuk dipimpin oleh para Walikota—bersama dengan warga yang diwakilinya—untuk lebih terlibat dalam pemerintahan global.

Ketika pertama kali tercetus gagasan ini di pikiran saya, saya pun menyadari bahwa sebenarnya memang sudah begitu adanya. Sudah ada banyak sekali institusi internasional, lintas kota, dan lintas batas. Jaringan-jaringan kota dimana kota-kota sudah, dengan diam-diam, memperluas cakrawalanya, bekerja bersama untuk mengatasi perubahan iklim, mengatasi masalah keamanan, mengatasi isu-isu imigrasi, dan mengatasi berbagai macam permasalahan yang saling kait-mengait yang kini kita hadapi. Jaringan-jaringan ini memiliki nama-nama yang unik: UCLG (United Cities and Local Governments), ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), City Net di Asia, City Protocol—sebuah organisasi baru di Barcelona yang memanfaatkan internet untuk berbagi pengalaman tentang praktek-praktek terbaik di berbagai negara, dan tak ketinggalan juga Konferensi Walikota AS, Konferensi Walikota Mexico, serta Konferensi Walikota Eropa. Ini semua berlangsung pada tingkatan Walikota. Dan kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat menciptakan suatu dunia dimana Walikota serta warga yang diwakilinya memegang peranan yang lebih penting?

Untuk memahami hal tersebut, pertama-tama kita harus memahami mengapa posisi kota begitu penting. Apa yang membedakan Walikota dengan Perdana Menteri atau Presiden? Premis yang saya bawa adalah sebagai berikut, Walikota dan Perdana Menteri/Presiden berada pada ujung yang saling bertolakbelakang dalam spektrum politik. Untuk menjadi seorang Perdana Menteri atau Presiden adalah penting untuk memiliki suatu ideologi, sebuah meta-narrative, diperlukan suatu pemahaman teoritis tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja, serta harus menjadi bagian dari suatu partai politik—karena sangat sulit bagi calon independen untuk dapat memenangkan pemilu. Sementara, di sisi lain, Walikota adalah kebalikannya. Walikota adalah para Pragmatis, mereka pemecah permasalahan. Tugas mereka adalah untuk membereskan hal-ihwal yang kongkrit—bila mereka gagal, maka hilanglah jabatannya.

Walikota Philadelphia, Michael Nutter, berkata, “Kami di Philadelphia ini tidak ambil pusing dengan apa yang terjadi di Gedung Putih sana. Kenapa? Karena lubang-lubang di jalanan harus ditambal, karena kereta-kereta harus berjalan, dan anak-anak harus bisa bersekolah. Dan itulah sesungguhnya yang harus kami kerjakan, dan untuk itu dibutuhkan pragmatisme dan hasil akhir yang dikejar.” Washington, Beijing, Paris, sebagai ibukota-ibukota negara, memang tidak pragmatis. Namun, seorang Walikota sejati mesti pragmatis, ia harus memastikan segala sesuatunya beres, ia harus bisa mengesampingkan ideologi, agama, dan kesukuan untuk menggalang seluruh kota bersama.
Salah satu contoh jelas mengenai ini dapat kita lihat beberapa dekade lalu, ketika suatu hari Teddy Kollek—Walikota Yerusalem tahun 80-90an yang mumpuni itu—dikerubungi oleh pemimpin-pemimpin agama dari latar belakang yang berbeda di kantornya. Pendeta Kristen, Rabi, dan Imam saat itu saling berdebat mengenai akses menuju tanah suci. Percekcokan terus dan terus berjalan, dan Kollek terus mendengarkan. Lalu akhirnya ia berkata, “Tuan-Tuan, hentikan khotbah ini dan saya akan perbaiki selokan-selokan Anda.” Itulah yang Walikota kerjakan! Mereka memperbaiki selokan, memastikan kereta beroperasi.

Tak ada yang namanya cara Kiri atau Kanan untuk membereskan pekerjaan. Boris Johnson di London menyebut dirinya anarcho-Tory, istilah yang aneh tapi begitulah dirinya. Ia seorang Libertarian, seorang Anarkis, pergi bekerja dengan sepeda, tapi pada saat yang sama ia juga seorang Konservatif. Bloomberg di New York dulunya berasal dari Partai Democrat, lalu pindah ke Republic, hingga akhirnya saat ini memilih jalur independen, dan ia berkata, “…label partai itu mengganggu.” Lushkov, Walikota Moskow selama 20 tahun, walaupun turut mendirikan Partai Persatuan bersama Putin, menolak untuk digariskan oleh partai hingga akhirnya kehilangan jabatannya. Bukan di bawah Brezhnev, bukan di bawah Gorbachev, tapi di bawah Putin yang mengkehendaki kesetiaan anggota partai yang lebih kuat. Jadi, Walikota adalah sosok-sosok pragmatis dan pemecah masalah. Tugas mereka adalah untuk membereskan.

Yang kedua mengenai Walikota, mereka juga adalah—dalam istilah saya—Putra Lokal. Mereka berasal dari lingkungan kotanya, mereka merupakan bagian dari lingkungannya. Kita mengenal Ed Koch yang dulu sering turun ke jalan-jalan kota New York dan bertanya kepada warga, “Bagaimana pekerjaan saya?” Coba Anda bayangkan jika David Cameron turun ke jalan-jalan Inggris menanyakan bagaimana pekerjaannya, barangkali ia tak akan suka dengan jawabannya. Atau juga Putin, atau para pemimpin nasional lainnya. Ed Koch bisa bertanya demikian karena ia mengenal warga New York dan warga New York mengenalnya. Para Walikota biasanya berasal dari wilayah yang ia kelola. Anda dapat mencalonkan diri sebagai Senat dari Negara Bagian yang lain tapi akan sulit melakukan demikian bila anda mencalonkan diri sebagai Walikota.

Dan ini menghasilkan aspek ketiga dari Walikota, yaitu tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada pejabat pemerintah di tingkat nasional. Di AS kita melihat angka statistik yang menyedihkan, hanya 18% warga Amerika Serikat yang setuju dengan keputusan dan tindakan Kongres Amerika. Bahkan dengan kepresidenan Obama yang relatif populer pun, angka kepuasan hanya berkisar di angka 40-45%, kadang-kadang paling tinggi50%. Juga terhadap Mahkamah Agung yang turun jauh dari masa-masa sebelumnya. Namun, ketika ditanyakan apakah Anda percaya kepada para penasihat kota dan Walikota? Tingkat ke rena orang-orang yang bekerja bersama Walikota adalah warga lingkungannya, dan—seperti Walikota Booker dari Newark—seorang Walikota amatlah mungkin turun dari kendaraannya dalam perjalanan menuju kantor demi turut membantu menarik warga keluar dari bangunan yang terbakar, atau bahkan mengintervensi pencopetan di jalan. Tak ada satu Kepala Negara pun yang dimungkinkan oleh protokol keamanannya, atau dalam posisi untuk berbuat demikian.

Hal tersebut lah yang menjadi pembeda, dan pembeda tersebut berhubungan dengan karakter kota sendiri; sebab kota bersifat multi budaya, terbuka, partisipatif, demokratis, dan mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ketika Negara berhadapan satu dengan yang lain, China dan AS, mereka berhadapan seperti kepalan tangan yang saling beradu. China dan AS terjebak dalam segala macam amarah, kebencian, dan persaingan untuk menduduki posisi pertama. Kita makin sering mendengar tentang spekulasi siapakah yang akan menjadi Negara terkuat. Sementara itu, kota-kota tidak peduli soal kedudukan. Kota-kota saling bekerja sama, dan ketika kota-kota berinteraksi, mereka berinteraksi seperti jari-jemari yang berpaut.

Salah satu contohnya, kota-kota bekerja sama dalam merespon perubahan iklim. Organisasi-organisasi semacam C40 dan ICLEI—yang saya singgung sebelumnya, telah bekerja sama bertahun-tahun sebelum pertemuan di Copenhagen diselenggarakan. Pada pertemuan di Copenhagen empat-lima tahun yang lalu, 184 negara berkumpul hanya untuk mengutarakan alasan bagaimana batas-batas kedaulatan negara menghalangi mereka untuk menanggulangi krisis perubahan iklim. Namun, Walikota Copenhagen mengajak 200 Walikota untuk duduk bersama. Mereka datang, mereka berkumpul, mereka menemukan pemecahan masalah, dan masih terus mencari cara-cara untuk bersinergi–kota dengan kota, melalui organisasi-organisasi lintas kota.

Delapan puluh persen emisi karbon dihasilkan oleh kota, oleh karena itu kota-kota berada dalam posisi untuk memberi jalan keluar dari permasalahan karbon, atau sedikitnya untuk mendorong Negara untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan negara tetangga. Dan kota-kota telah melakukannya! Los Angeles telah menata ulang pelabuhannya, yang merupakan penyumbang 40% emisi karbon, menyebabkan penurunan tingkat emisi karbon hingga 20%. New York menjalankan program revitalisasi bangunan-bangunan tua, meningkatkan performa insulasi bangunan untuk musim dingin, dan untuk musim panas menghemat energi dengan penggunaan pendingin ruangan yang lebih efisien. Walikota Mockus, ketika menjabat sebagai Walikota Bogota, mempromosikan suatu sistem transportasi yang dapat menghemat pemakaian energi, yaitu sistem pelayanan bus kota ekspres yang beroperasi layaknya kereta bawah tanah dengan koridor-koridor. Sistem transportasi tersebut berhasil membantu mobilisasi warga dan mengurangi tingkat pengangguran, serta memberikan dampak mendalam bagi iklim dan berbagai aspek lainnya. Sebut juga Singapura yang dengan giat melakukan pengembangan kantor dan hunian bertingkat, juga melakukan pengembangan sebuah pulau sebagai ruang hijau–apabila Anda mengunjungi Singapura, Anda bisa melihat begitu banyak lahan hijau dan taman.

Kota-kota melakukan hal-hal ini, mereka tak melakukannya sendirian, tapi dengan bekerja sama. Kota-kota saling berbagi pengalaman, dan dengan berbagi praktek-praktek sukses yang terbaik, mereka melakukan perubahan. Tentu Anda sekalian sering mendengar tentang program bike share, kini telah berjalan di ratusan kota di seluruh dunia, tapi dimulai di Amerika Latin 20-30 tahun yang lalu. Zona Pejalan Kaki, Jalur Berbayar (Congestion Fee), atau Ambang Batas Emisi seperti di kota California. Ada banyak yang dapat Kota perbuat bahkan ketika Negara yang keras kepala menolak untuk bertindak. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Saat ini kita, secara politis, masih tinggal di dunia yang berbatas, dunia dengan garis-garis, dunia dengan dinding-dinding pemisah, suatu dunia dimana Negara-Negara menolak untuk bertindak bersama. Namun, kita menyadari pada kenyataannya, dalam keseharian hidup, dunia kita adalah dunia tanpa batas. Dunia tempat penyakit dan dokter yang tak terikat batas; maladie en frontière, médical en frontière.

Dunia tempat ekonomi dan teknologi tak terikat batas, tempat pendidikan tak terikat batas, tempat terorisme dan perang tak terikat batas. Seperti itulah dunia nyata dan, kecuali kita dapat menemukan cara untuk mengglobalkan demokrasi atau mendemokratiskan globalisasi, kita tak hanya beresiko untuk gagal memahami berbagai permasalahan lintas negara tapi juga mempertaruhkan keberlangsungan demokrasi itu sendiri–terkunci dalam kotak-kotak tua bernama Negara-Bangsa dan hingga kehilangan kemampuan menyelesaikan permasalahan global secara demokratis. Kalau begitu, dimanakah kita berdiri? Saya katakan, jalan untuk menuju demokrasi global bukanlah melalui Negara, melainkan melalui Kota. Demokrasi pada awalnya dilahirkan di Polis-Polis kuno.

Saya percaya demokrasi dapat dilahirkan kembali di Kosmopolis global. Dalam perjalanan dari Polis menuju Kosmopolis itu kita dapat merumuskan kembali kekuatan demokrasi dalam tataran global. Barangkali, daripada membuat Liga Bangsa-Bangsa yang terbukti gagal, kita dapat membuat Liga Kota-Kota–sebuah Persatuan Kota-Kota seluruh dunia. Kita dapat membuat Parlemen global yang beranggotakan para Walikota. Gagasan ini merupakan konsepsi saya mengenai dunia yang akan datang, tapi juga sedang diperbincangkan di Balai Kota di Seoul, Amsterdam, Hamburg, dan New York. Kini Walikota-Walikota sedang mempertimbangkan cara-cara mendirikan Parlemen global Walikota. Saya pribadi menyambut baik gagasan tersebut karena sebuah Parlemen Walikota merupakan sebuah Parlemen Warga, dan Parlemen Warga adalah Parlemen Kita, yang terdiri dari Anda dan saya. Saya siap untuk membuka diri dan merengkuh demokrasi global yang baru, demi merebut kembali demokrasi kita. Dan satu-satunya pertanyaan adalah: apakah Anda siap?

*Diterjemahkan oleh Andreas C. Marbun dari ceramah Benjamin Barber di atas mimbar TED.

vicaraveritas@2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s